Warga di Kabupaten Bener Meriah, Aceh, terancam mengalami “kelaparan panjang” imbas terputusnya jalan darat menuju kabupaten terdekat pasca-banjir bandang yang disusul longsor pada 26 November lalu. Warga bernama Satie Ruhdi Koara bercerita, sehari setelah banjir menerjang wilayah itu, bahan pangan mulai dari beras hingga telur ludes. Stok bahan bakar minyak (BBM) juga tak bertahan lama. Untuk bertahan hidup, warga tidak punya pilihan selain berjalan puluhan kilometer, menyusuri curamnya jalan lintas KAA yang amblas dan berlumpur menuju Lhokseumawe. “Kami mesti berjalan menggendong beras, minyak, melewati longsoran karena stok logistik tidak ada lagi. Kalau akses jalan tidak dibuka, akan membuat kami kelaparan sangat panjang,” ujarnya dari ujung telepon yang jaringannya timbul-tenggelam. Sudah hampir dua pekan lamanya, warga Bener Meriah hidup terkurung. Itu karena akses darat, biasa disebut Jalan KKA, yang biasa mereka lintasi menuju Lhokseumawe, amblas sangat dalam di beberapa titik akibat diterjang longsor. Jembatan Teupin Mane yang menghubungkan Bener Meriah-Takengon ke Bireun juga runtuh ditendang derasnya banjir bandang. “Kalau akses jalan tidak diselesaikan [diperbaiki], bagaimana nasib kami?” kata Satie Ruhdi Koara, Rabu (10/12). Untuk bisa berkomunikasi dengannya, bapak satu anak ini berkata dia harus mencari area yang dekat dengan kantor bupati. Karena cuma di sanalah ada layanan internet satelit, Starlink. Pasalnya, jaringan telekomunikasi, listrik, dan air bersih masih padam di banyak tempat. Sangat payah, ungkapnya. Kepala BNPB, Suharyanto, mengakui dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo bahwa dua kabupaten di Provinsi Aceh yakni Bener Meriah dan Aceh Tengah masih terisolasi. Karenanya, kata Suharyanto, TNI Angkatan Udara berencana membuka pendaratan pesawat baru di Bandar Udara Rembele, Bener Meriah, untuk memperpendek jalur distribusi bantuan logistik.
Yayasan Tamora Nusantara Aceh Akan Segera Buka Pos Singgah Siaga Bencana untuk Warga dan Relawan
Lhokseumawe – Dalam upaya membantu masyarakat yang terdampak banjir besar di Bener Meriah, Aceh Tengah, dan wilayah sekitarnya, Yayasan Tarbiyah Moral dan Akhlak (TAMORA) Nusantara Aceh akan segera membuka Pos Singgah Siaga Bencana sebagai fasilitas gratis bagi masyarakat dan relawan. Langkah ini merupakan bagian dari program Rakyat Bergerak – SRC Bergegas dan Sparta Respon Cepat, yang bertujuan memberikan dukungan kemanusiaan, tempat perlindungan sementara, serta ruang koordinasi bagi tim lapangan yang sedang bekerja membantu korban bencana. Fasilitas Pos Singgah untuk Semua Posko ini disiapkan sebagai tempat beristirahat, menginap, berkumpul, serta pusat koordinasi dan informasi. Masyarakat terdampak bencana maupun relawan dapat memanfaatkan seluruh fasilitas tanpa dipungut biaya apa pun. Melalui pos ini, Yayasan Tamora Nusantara Aceh berharap warga yang sedang kesulitan akses akibat jalan terputus, listrik padam, serta keterbatasan logistik dapat memiliki ruang aman untuk bernaung sementara. Lokasi Posko yang Dibuka Yayasan Tamora membuka dua titik posko utama: 1. Posko Gunung Salak 2. Posko Lhokseumawe Komitmen Yayasan Sebagai lembaga yang bergerak di bidang rehabilitasi moral, akhlak, kenakalan remaja, dan narkoba, Tamora Nusantara Aceh memperluas perannya pada kondisi darurat kemanusiaan. Mereka menegaskan bahwa solidaritas dan kesigapan adalah hal penting dalam situasi bencana, terutama saat banyak desa terisolir dan ratusan warga menempuh perjalanan kaki berjam-jam untuk mencari bantuan. Melalui posko ini, mereka berharap bisa: Ajak Masyarakat Bahu-Membahu Yayasan Tamora juga mengajak seluruh pihak — komunitas, relawan independen, lembaga sosial, serta masyarakat umum — untuk turut memberikan dukungan moral maupun logistik. Sinergi berbagai elemen menjadi kunci dalam memastikan warga terdampak mendapatkan bantuan dengan cepat dan tepat.
Tamora Nusantara Aceh Kerahkan Unit Khusus IT Tamora Cybertech dan Relawan SRC ke Bener Meriah – Aceh Tengah
Lhokseumawe — Tamora Nusantara Aceh kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat peran sosial dan pelayanan digital berbasis komunitas. Melalui dua unsur pentingnya, yakni unit khusus IT Tamora Cybertech dan Relawan Social Rescue Community (SRC), organisasi ini mengerahkan tim bantuan ke wilayah Bener Meriah dan Aceh Tengah sebagai respons terhadap kebutuhan layanan sosial dan penguatan teknologi di daerah tersebut. Unit IT Tamora Cybertech yang saat ini sebenarnya masih beraktifitas di Kota Medan dipanggil “pulang kampung” untuk ditugaskan melakukan pemeriksaan, peningkatan, dan optimalisasi sistem teknologi informasi demi membantu semua relawan, intansi pemerintah dan masyarakat agar mendapatkan data akurat terkait kondisi terkini korban terdampak. Fokus utamanya adalah mengidentifikasi jalur akses, titik kumpul masyarakat yang masih belum atau minim bantuan dan segera diinformasikan secara realtime. Dewan Pembina Yayasan Tamora Nusantara Aceh Dr. Heri Maulana, SIP, M.S.M, secara khusus meminta unit Tamora Cybertech untuk segera mengembangkan aplikasi realtime agar informasi dapat dengan cepat, efisien dan akurat sampai ke publik, khususnya kepada para relawan dan instansi pemerintah agar dapat membuat kebijakan untuk segera mendistribusikan bantuan logistik di lokasi-lokasi tersebut.“Cari, tandai, dan upload segera lokasi, kondisi masyarakatnya, jalur aksesnya. Aplikasinya harus realtime. Jadi semua orang yang mau bantu mereka akan dapat informasi yang akurat. Dengan data itu nanti mereka nanti akan segera membuat kebijakan bagaimana agar logistik bisa sampai ke tempat-tempat tersebut. Jadi Masyarakat akan segera mendapatkan bantuan segera” Kepala Unit Tamora Cybertech yang dikenal dengan id @peace, menyampaikan bahwa langkah ini diambil untuk memaksimalkan informasi yang akuran agar masyarakat di dataran tinggi Gayo yang masih belum tersentuh bantuan dan dalam kondisi darurat dapat segera dibantu oleh para relawan, donatur dan khususnya Pemerintah. Relawan SRC Berfokus pada Layanan Sosial dan PemberdayaanBersamaan dengan itu, Yayasan TAMORA Nusantara Aceh juga mengutus Relawan SRC untuk memperkuat kegiatan sosial seperti Pendampingan komunitas dan kegiatan edukasi, Distribusi bantuan sosial untuk lokasi-lokasi terisolir, Pendampingan psikososial untuk masyarakat tertentu yang membutuhkan. Kehadiran relawan ini diharapkan mampu membantu berbagai kegiatan lapangan sekaligus mempererat hubungan antara Tamora Nusantara Aceh dengan masyarakat Bener Meriah dan Aceh Tengah. Sinergi Dua Unit untuk Dampak Lebih BesarPengiriman unit IT dan relawan sosial secara bersamaan merupakan bagian dari strategi “Tarbiah Teknologi dan Sosial”, yang menjadi ciri khas program pengembangan Tamora Nusantara. Pendekatan ini menekankan bahwa kemajuan teknologi harus berjalan seiring dengan penguatan karakter, pendidikan, dan solidaritas sosial. Direktur Tamora Nusantara Aceh, Yudi Helmi, menyatakan bahwa misi ini bukan hanya agenda bantuan, tetapi juga upaya memperluas jaringan kolaborasi dan pemberdayaan masyarakat di wilayah tengah Aceh. “Kami ingin memastikan bahwa hadirnya Tamora memberikan manfaat yang nyata—baik dari sisi teknologi maupun sisi sosial kemasyarakatan,” ujarnya. Melalui keberangkatan tim gabungan ini, Tamora Nusantara Aceh berharap dapat menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat Bener Meriah dan Aceh Tengah, sekaligus memperkuat semangat kebersamaan dan pengabdian.
Jubir Posko Bencana: Warga Terisolir, Aceh Terancam Kelaparan
BANDA ACEH – Juru Bicara Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh, Murthalamuddin, mendesak Pemerintah Pusat mengambil langkah luar biasa untuk mencegah potensi kelaparan massal di sejumlah wilayah terdampak banjir dan longsor di Aceh. Murthala menyebut kondisi di beberapa daerah Aceh, khususnya wilayah tengah, semakin memprihatinkan dan membutuhkan intervensi cepat dari Pemerintah Pusat. “Tolong selamatkan masyarakat Aceh. Jangan sampai muncul bencana baru, yakni bencana kelaparan,” kata Murthala di Banda Aceh, Kamis, 11 Desember 2025. Murthala menyebut banyak warga Aceh terisolir. Mereka ingin membeli kebutuhan, tapi barangnya tidak ada. Kalaupun ada, katanya, harganya sangat mahal. “Mereka adalah warga negara Indonesia yang juga berhak mendapat perhatian pemerintah,” ujar Murthala. Ia menegaskan birokrasi tidak boleh menjadi alasan terhambatnya distribusi bantuan kemanusiaan. Pemerintah pusat jangan membiarkan warga Aceh dalam kondisi yang semakin buruk. “Bayangkan para lansia, anak-anak kecil, ibu menyusui. Mereka sangat membutuhkan pertolongan segera,” tegasnya. Murthala menyampaikan satu-satunya metode efektif untuk menjangkau wilayah yang benar-benar terputus aksesnya adalah melalui dropping bantuan dari udara menggunakan helikopter. “Kami tidak punya helikopter. Pemerintah Pusat memiliki seluruh fasilitas itu. Mohon segera dikerahkan, apalagi Presiden sudah memerintahkan jajarannya untuk memaksimalkan bantuan bagi Aceh,” kata Murthala. Ia mengingatkan keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas tertinggi dalam penanganan bencana. “Jika keselamatan rakyat saja belum bisa kita pastikan, percuma kita mengaku sebagai bangsa yang besar,” tutupnya. Tulisan ini telah tayang di AJNN.net dengan judul “Jubir Posko Bencana: Warga Terisolir, Aceh Terancam Kelaparan”, klik untuk baca: https://www.ajnn.net/news/jubir-posko-bencana-warga-terisolir-aceh-terancam-kelaparan/index.html
FWK Desak Pemerintah Bentuk Badan Rehabilitasi Bencana Aceh, Sumut dan Sumbar
Dilansir dari Inikalteng.com – Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) berpendapat bahwa penanganan bencana berskala besar di Sumatera membutuhkan badan khusus yang fokus menangani kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar). “Presiden Prabowo perlu membentuk Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Aceh, Sumut dan Sumbar,” ujar Koordinator FWK Raja Pane saat membacakan salah satu kesimpulan Diskusi Reboan FWK di Kantor VOI, Tanah Abang 3, Jakarta, Rabu (10/12/2025). Bencana ekologis yang melanda Sumatera, hingga hari ini sudah berlangsung sekitar dua minggu. Laporan dari teman-teman FWK dari berbagai titik bencana jelas menunjukkan bahwa untuk memulihkan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang terdampak bencana hingga nantinya benar-benar normal kembali, membutuhkan anggaran negara yang sangat besar dan waktu yang relatif lama. “Untuk bisa benar-benar pulih dan normal kembali butuh waktu beberapa tahun dan biaya sangat besar. Ini butuh badan khusus yang dibentuk pemerintah dan tugasnya fokus menangani kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi,” ujar Hendry Ch Bangun, mantan Wakil Ketua Dewan Pers. Raja Pane kemudian menyebut keberadaan Badan Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias (selama 2005-2009) dinilainya berhasil menjalankan tugas negara. Di antaranya, membangun kembali infrastruktur seperti sekolah, rumah, jalan, pelabuhan dan lain-lain. Bencana mengakibatkan Sumatera luluh lantak dalam skala berbeda setiap daerah. Efektivitas penanganan bencana sangat diperlukan. Ini urgensi adanya badan khusus yang fokus menangani rehabilitasi dan rekonstruksi. Mulai dari pendataan, perencanaan hingga eksekusi untuk membantu warga dan daerah terdampak bencana. Ekonom memperkirakan, kerugian akibat bencana ini mencapai puluhan triliun. Sementara BNPB dan Kementerian Pekerjaan Umum memperkirakan, dibutuhkan anggaran lebih dari Rp50 triliun hanya untuk pemulihan pemukiman yang rusak. Ini masih perhitungan awal, karena masih banyak kerusakan yang belum terdata, terutama yang terkait dengan fasilitas umum dan fasilitas sosial, seperti kerusakan fisik bangunan sekolah yang rusak. Laporan dari daerah-daerah terdampak bencana menyebutkan aktivitas pendidikan belum pulih. Hendry Ch Bangun mengharapkan, kegiatan rehabilitasi rekonstruksi dapat segera diperluas. Lebih dari itu, keberadaan badan seperti BRR Aceh-Nias ini bisa bekerja profesional, dapat dipertanggungjawabkan dan tepat sasaran seperti arahan Presiden Prabowo, agar tidak ada orang —siapa pun entah pejabat atau pengusaha— yang mengambil keuntungan dan memperkaya diri dari bencana ini. Selanjutnya, bagi AR Loebis, wartawan senior, penyair dan pemerhati lingkungan, bencana ekologis di Sumatera ini menjadi momentum pemulihan fungsi hutan. “Dan, tindak tegas perusak hutan,” ujar Loebis. Setelah jaringan listrik dan telekomunikasi dapat dipulihkan, jalan-jalan dan jembatan juga mulai diperbaiki. Tapi ini masih terbatas di titik-titik bencana yang dapat dijangkau. Tapi, kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk mencapai daerah-daerah terisolasi terdampak bencana masih butuh waktu cukup panjang. “Ini dapat konfirmasi dari teman-teman FWK dari daerah terdampak bencana. Contoh, sejumlah akses jalan darat masih putus, di antaranya Jembatan Kreung Tingkeum. Akibatnya urat nadi kehidupan masyarakat di Kabupaten Bireuen, Aceh, belum dapat bergerak,” ujar Raja. Sumber : Inikalteng.com
Dua Langkah Paksa Pemerintah Pusat Cepat Tangani Bencana Aceh (RMOL)
Dilansir dari RMOL – Hanya ada dua langkah yang bisa memaksa pemerintah pusat benar-benar bergerak cepat menangani bencana di Aceh. Bukan sekadar taktis tapi sekaligus ditakuti para menteri. “Pak Presiden Prabowo, Bapak umumkan secara mendadak jika Bapak segera berkantor di Aceh, di Banda Aceh, selama 7 hari,” kata pengamat politik dan pemerintahan Risman Rachman dikutip dari akun Facobook miliknya pagi ini, Kamis, 11 Desember 2025. Menurut Risman, pengumuman mendadak akan jadi “alarm perang” di telinga para menteri dan pejabat tinggi. Begitu presiden memutuskan berkantor di Aceh, kata dia, menteri, TNI, Polri, hingga birokrasi daerah akan otomatis bergerak. “Sejak saat itu, semua akan bergerak mencari cara memastikan listrik, air dan birokrasi berfungsi, dan bekerja lebih dari biasanya,” terangnya. Ia menambahkan, para pejabat bukan hanya menggerakkan unit masing-masing tapi juga akan terpaksa mengerahkan jejaring, relasi, bahkan kantong pribadi. “Itu karena mereka akan mencari ‘muka’ kepada Bapak (Presiden). Satu hal yang mereka takuti, diganti,” sindir Risman. Skenario kedua tak kalah ekstrem. Risman membayangkan Presiden Prabowo tiba di Aceh, lalu langsung memimpin rapat khusus penanganan bencana. Setelah itu, presiden mengumumkan rencana perjalanan darat melintasi daerah-daerah terdampak. “Di Aceh, Bapak pimpin rapat khusus, umumkan Bapak akan melakukan perjalanan darat ke arah Utara, bergerak ke Tengah, kembali menuju ke Timur,” ucapnya. Jika skenario itu dilakukan, Risman yakin efeknya akan langsung terasa. Minimal jembatan-jembatan darurat akan terbangun segera dan memutus isolasi. “Jika sudah bisa lewat kendaraan, distribusi logistik dan barang ekonomi segera lancar,” tulisnya lagi. Risman menutup analisisnya dengan gambaran dramatis. Setrlah selesai berkantor di Aceh, Presiden menuju Sumatera Utara melalui jalur darat, disambut rakyat yang sudah merasakan perubahan cepat. “Di jalan Bapak bisa tersenyum dan rakyat Aceh akan menyertakan dengan doa,” katanya. Risman menyebut dua langkah ekstrem ini sebagai opsi terakhir. Jika tidak dilakukan ia khawatir Aceh akan mengambil jalannya sendiri dalam menghadapi bencana, sebuah sinyal keras yang seharusnya tak diabaikan Jakarta. “Ini langkah yang ditakuti oleh menteri. Tapi inilah langkahnya. Dan ini seruan terakhir. Selebihnya, Aceh bisa jadi meninggalkan Pusat dalam menangani bencana,” kata dia mengingatkan keras. Sumber : RMOL
Sparta Respon Cepat (SRC) dan Camat Muara Satu Gelar Aksi Bersih Masjid di Gampong Ujong Pacu
Lhokseumawe — Sejumlah santri Bina Praja Dayah Rakyat Tamora Nusantara Aceh bersama Camat Muara Satu melaksanakan kegiatan bakti sosial berupa pembersihan Masjid Gampong Ujong Pacu pada Rabu, 03 Desember 2025. Aksi gotong royong ini dilakukan sebagai bentuk pengabdian santri sekaligus bagian dari pembinaan akhlak melalui tarbiah berbasis kerja nyata. Kegiatan dimulai dengan apel singkat di halaman masjid, dipimpin langsung oleh Camat Muara Satu dan pembina lapangan Dayah Tamora. Para santri kemudian dibagi dalam beberapa kelompok untuk membersihkan bagian dalam masjid, selasar, halaman, hingga drainase sekitar yang sempat dipenuhi lumpur pascagenangan air. Dalam sambutannya, Camat Muara Satu menyampaikan apresiasi atas keterlibatan santri dalam aksi sosial ini. “Kolaborasi seperti ini sangat penting. Santri bukan hanya belajar di dayah, tetapi juga hadir memberi manfaat bagi masyarakat. Membersihkan masjid adalah amal yang membawa barakah bagi kita semua,” ujarnya. Pembina Dayah Rakyat Tamora Nusantara Aceh menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan bagian rutin dari pendidikan karakter di Dayah Tamora. “Tarbiah melalui amal nyata jauh lebih kuat daripada teori.Santri belajar disiplin, kerendahan hati, dan kepedulian dengan terjun langsung melayani masyarakat,” tuturnya. Warga Gampong Ujong Pacu turut bergabung dalam kegiatan tersebut. Mereka tampak antusias membantu para santri dalam membersihkan berbagai sudut masjid hingga lingkungan sekitar. Aksi bersih-bersih masjid ini diharapkan dapat memperkuat hubungan masyarakat dengan lembaga pendidikan serta membentuk karakter santri yang siap berkhidmat di tengah masyarakat. Dayah Rakyat Tamora Nusantara Aceh berkomitmen terus memperluas program-program sosial untuk memperbaiki moral, akhlak, dan kualitas spiritual masyarakat di Lhokseumawe dan Aceh Utara.
Menggagas E-Tilang Syariah untuk Menangkal Pengumbar Aurat di Aceh
Sebagai daerah istimewa yang memiliki kewenangan khusus dalam penerapan syariat Islam, Aceh telah menempuh perjalanan panjang dalam mewujudkan masyarakat yang islami. Namun, dalam praktiknya, berbagai tantangan kontemporer terus bermunculan, memerlukan respons yang kreatif dan kontekstual. Salah satu persoalan yang masih kerap kita jumpai adalah maraknya pelanggaran terhadap ketentuan berbusana islami di ruang-ruang publik. Fenomena pakaian ketat, celana pendek, atau tidak berjilbab di jalan raya, pusat wisata, dan warung kopi seolah menjadi pemandangan yang sulit dihindari, terlepas dari berbagai upaya penegakan hukum yang telah dilakukan. Dalam konteks inilah, penulis merasa perlu untuk mengajukan sebuah gagasan wacana yang mungkin dapat menjadi bahan diskusi konstruktif bagi semua pemangku kepentingan. Gagasan tersebut adalah mengadaptasi kesuksesan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (E-Tilang) ke dalam sebuah kerangka konseptual yang disebut “E-Tilang Syari’ah.” Wacana ini berangkat dari sebuah analisis bahwa pendekatan konvensional seperti razia, meski penting, memiliki keterbatasan dalam hal jangkauan, keberlanjutan, dan dampak jera yang ditimbulkan. Oleh karena itu, inovasi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi digital dipandang sebagai sebuah keniscayaan. Sebelum membahas lebih jauh tentang E-Tilang Syari‘ah, penting untuk memahami mengapa model E-Tilang lalu lintas layak menjadi acuan. Sistem tilang elektronik yang dijalankan oleh Kepolisian Republik Indonesia telah membuktikan diri sebagai terobosan hukum yang efektif. Mekanismesnya yang mengandalkan jaringan Closed-Circuit Television (CCTV) pada titik-titik strategis memungkinkan pelanggaran lalu lintas seperti menerobos lampu merah, melaju di bahu jalan, atau tidak menggunakan helm dapat terekam secara otomatis. Data kendaraan pelanggar kemudian teridentifikasi dengan akurat, dan surat tilang beserta bukti foto dikirimkan kepada pemilik kendaraan. Proses penyelesaian denda yang dapat dilakukan secara daring telah meminimalisir interaksi langsung, yang pada gilirannya mengurangi potensi praktik penyimpangan. Kelebihan utama dari sistem ini terletak pada tiga pilar: keotomatisan, transparansi, dan kepastian hukum. Sistem yang berjalan secara otomatis mengurangi ketergantungan pada subjektivitas oknum. Transparansi tercermin dari bukti visual yang tidak terbantahkan, sementara kepastian hukum hadir melalui proses yang terstandarisasi. Efek jera yang diciptakan pun menjadi lebih signifikan karena setiap pelanggaran hampir dipastikan akan berujung pada sanksi. Keberhasilan model inilah yang patut kita jadikan inspirasi untuk menjawab persoalan pelanggaran syariah yang bersifat massif dan tersebar. Baca Selengkapnya di Sumber Asli : Tribune Aceh
Fenomena Teumeunak dan Joget di Medsos, Pemerintah Aceh Diusul Bentuk Polisi Cyber Syariah
BANDA ACEH – Perkumpulan Rakyat Inisiatif Daerah untuk Empowerment (PRIDE) Aceh menyoroti fenomena joget dan ngomong kasar yang kini marak di kalangan masyarakat Tanah Rencong. Ketua PRIDE Aceh, Mulyadi, menyampaikan keprihatinan mendalam atas maraknya hal tersebut, khususnya perempuan mulai dari remaja hingga ibu rumah tangga, yang tampil berjoget dan berbicara kasar. Bahkan, lebih parahnya ada yang membicarakan hal-hal menjurus ke aktivitas seksual hanya demi meraih perhatian dan hadiah digital (gift) dari penonton dan pengikutnya. “Fenomena ini jelas mengancam generasi muda kita, karena media sosial adalah ruang yang paling sering diakses oleh anak-anak hingga orang dewasa di Aceh,” katanya, Minggu (21/9/2025). Mulyadi juga menegaskan, bahwa praktik tersebut telah merusak marwah Aceh sebagai daerah yang menegakkan Syariat Islam. Menurutnya, ruang digital yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk hal-hal produktif justru dipakai untuk mempertontonkan perilaku yang jauh dari nilai-nilai Islam. Mulyadi bahkan menyebut para tiktoker yang secara sadar mempertontonkan aurat, berjoget erotis, dan berbicara kasar di ruang publik digital sebagai penjahat moral. “Mereka adalah perusak generasi muda, karena konten seperti itu ditonton ribuan orang setiap hari. Efeknya sangat besar dalam merusak pola pikir dan akhlak anak-anak kita,” tegasnya. PRIDE menekankan perlunya kolaborasi antara Pemerintah Aceh, DPRA, aparat penegak syariat, dan Kemkomdigi untuk membangun regulasi yang jelas, termasuk mendukung pembentukan Polisi Cyber Syariah yang khusus memantau media sosial masyarakat Aceh. “Siapa pun yang kedapatan berbusana tidak sopan, berbicara kasar, atau beraktivitas yang bertentangan dengan syariat dalam live, akunnya harus segera ditindak atau di-take down. Ini demi menjaga marwah Aceh dan melindungi generasi penerus dari kerusakan moral,” jelasnya. Lebih jauh, Mulyadi mengungkap, bahwa Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan peningkatan signifikan penggunaan internet di Aceh. Pada 2017 hanya 22,86 persen masyarakat yang mengakses internet, angka itu naik menjadi 30,69 persen pada 2018, dan melonjak ke 35,60 persen pada 2019. Bahkan pada 2020, jumlah pengguna internet di Aceh mencapai 3,7 juta orang. Fakta ini membuktikan bahwa pengaruh media sosial semakin kuat di tengah masyarakat. Melihat kondisi itu, PRIDE Aceh mendorong Pemerintah Aceh bersama DPRA untuk segera merumuskan qanun yang mengatur tata kelola aktivitas di media sosial agar selaras dengan Syariat Islam. Namun sebelum ada payung hukum tersebut, Mulyadi menilai Gubernur Aceh bisa mengeluarkan surat edaran sementara sebagai upaya awal untuk mengingatkan generasi muda agar lebih bijak bermedia sosial. Selain itu, PRIDE Aceh juga meminta Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) RI untuk turut membantu Pemerintah Aceh dalam melakukan pengawasan dan penindakan. Pasalnya, kata Mulyadi, menurut data yang diungkapkan Menteri Komdigi, Meutya Hafid, sebanyak 80 persen orang tua tidak mengetahui aktivitas digital anak-anaknya. Fakta ini, kata harus menjadi peringatan serius. “Jangan sampai anak-anak yang di luar rumah terlihat sopan, tapi di dalam kamar justru nakal di media sosial. Orang tua harus semakin waspada,” pungkasnya. Sumber Asli : Tribunnews Aceh
60 Orang Laki-laki dan Perempuan Terjaring Razia Syariat Islam oleh Satpol PP dan WH Aceh
Banda Aceh – Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh berhasil menjaring 60 pelanggar syariat Islam dalam razia penegakan Qanun Aceh yang dilaksanakan pada Sabtu, 10 Mei 2025. Dari total pelanggar tersebut, 17 orang di antaranya merupakan laki-laki, sementara 43 lainnya adalah perempuan. Kegiatan ini merupakan bagian dari operasi rutin dalam rangka menegakkan nilai-nilai syariat Islam dan menjaga ketertiban umum di wilayah Aceh Besar. Kegiatan yang dimulai pada pukul 15.30 WIB ini merupakan operasi gabungan yang melibatkan unsur Satpol PP & WH Provinsi Aceh, Satpol PP & WH Aceh Besar, serta Polisi Militer (POM). Dalam operasi tersebut. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam, serta Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Kepala Satpol PP dan WH Aceh, Jalaluddin,SH.,MM melalui Kasi Humas Mohd Nanda Rahmana,S.STP.,M.Si menjelaskan, dalam operasi tersebut ditemukan sejumlah pelanggaran terhadap ketentuan berpakaian dalam Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Ayat 1 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. “Kami mendapati beberapa warga, khususnya perempuan, yang mengenakan celana ketat, celana pendek, dan tidak memakai hijab. Terhadap mereka langsung dilakukan pembinaan di tempat agar tidak mengulangi pelanggaran serupa di kemudian hari,” ujar Nanda. Menurutnya, para pelanggar menerima pembinaan dengan baik dan menyatakan kesediaan untuk mematuhi aturan berpakaian sesuai Syariat Islam. Selain penindakan, petugas juga memberikan himbauan secara persuasif kepada masyarakat sekitar. Kegiatan razia tersebut merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Pemerintah untuk mewujudkan lingkungan sosial yang religius dan taat hukum dalam bingkai pelaksanaan Syariat Islam di Bumi Serambi Mekkah.